Categories
News

MACET ROYALTI AKIBAT RESTITUSI

KETUKAN palu Wakil Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah menjadi jalan tengah dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis petang pekan lalu. Said dan anggota Badan Anggaran lain sepakat target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara perlu diturunkan.

”Apa boleh buat, memang tidak bisa diotak-atik lagi?” kata Said setelah mengambil keputusan. Hasil rapat memutuskan angka penerimaan negara nonpajak untuk pertambangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan menjadi Rp 30,1 triliun saja—turun dari target awal tahun yang dipatok di angka Rp 40,8 triliun.

Dalam nota keuangan RAPBN-P 2016, pemerintah sebenarnya mengusulkan target penerimaan negara bukan pajak pertambangan umum hanya Rp 16,54 triliun. Ini jauh lebih kecil dari angka yang disepakati di Badan Anggaran. Alasannya, bisnis di sektor ini sedang lesu. ”Harga turun, permintaan juga turun,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono.

Tapi informasi dari seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan penurunan target penerimaan tak semata-mata karena alasan kondisi bisnis pertambangan. ”Menagih royalti tak semudah yang dibayangkan. Hambatannya banyak,” katanya. Pejabat tadi menuturkan, untuk mengejar target awal sebesar Rp 40,8 triliun, Direktorat Pertambangan sudah melakukan upaya optimal.

Salah satunya menyiapkan langkah untuk optimalisasi penerimaan royalti dan mempercepat proses penyelesaian piutang iuran-iuran lain dari perusahaan tambang kepada pemerintah. Jumlah piutang royalti dan iuran ini tidak main-main. Dalam rapat koordinasi dan supervisi sektor energi yang digelar di sejumlah daerah, setidaknya sudah empat kali Bambang Gatot menyebutkan angka piutang perusahaan tambang kepada pemerintah.

Terakhir, dalam rapat supervisi di Palembang, 11 Mei lalu, Bambang dengan jelas menayangkan presentasi yang mencantumkan jumlah piutang pelaku usaha ke negara mencapai Rp 25 triliun. ”Angka ini termasuk batu bara, mineral, ataupun tambang-tambang di daerah,” ucap Bambang.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebutkan Rp 18 triliun dari jumlah piutang merupakan tagihan yang belum dibayar oleh 74 perjanjian karya pengusaha batu bara (PKP2B) dan 35 kontrak karya sejak beberapa tahun lalu.

Menurut seorang pemerhati pertambangan yang kerap mengikuti rapat koordinasi di sektor ini, masalah paling pelik yang sering dikeluhkan para pejabat direktorat adalah penagihan royalti kepada para pemegang kontrak PKP2B. ”Dari jumlah piutang tadi, mayoritasnya tagihan ke PKP2B,” ujarnya.

Website : kota-bunga.net

Categories
News

Hadiah Ramadhan Terbaik

Pemerintah kelihatannya tak mau mengambil risiko. Itu sebabnya keran impor bagi sejumlah makanan pokok, seperti beras, bawang putih, cabai, bawang merah, dan daging sapi, dibuka lebar. BI pun sepertinya akan menunggu hingga habis Lebaran untuk menentukan apakah akan kembali menurunkan suku bunga, dengan catatan nilai rupiah dan inflasi terkendali.

Pemerintah tampaknya juga akan lebih mengandalkan peningkatan belanja negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat agresif (23 persen dibanding rata-rata 8 persen selama tiga tahun lalu).

Ada juga rencana membiayai naiknya belanja ini dengan menerbitkan tambahan obligasi pemerintah. Keputusan perusahaan peringkat Standard & Poor’s (S&P) yang tidak mengubah peringkat Indonesia pada satu tingkat di bawah investment grade cukup mengecewakan. Tapi agaknya ini tak sampai menghentikan usaha penerbitan obligasi pemerintah di pasar modal. Baru-baru ini penerbitan obligasi pemerintah sebesar 3 miliar euro mendapat respons pasar yang jauh di atas ekspektasi.

Perubahan asumsi pemerintah pada revisi anggarannya cukup menarik untuk dicermati. Terlihat kali ini pemerintah lebih percaya diri untuk menetapkan asumsi rupiah di level 13.500 per dolar dibandingkan dengan Rp 13.900 sebelumnya. Inflasi juga diproyeksikan mencapai 4,0 persen sesuai dengan target BI dibanding 4,7 persen sebelumnya.

Namun asumsi harga minyak di angka US$ 35 per barel terlihat jauh lebih konservatif dari harga US$ 50 per barel sebelumnya, yang sebenarnya sudah cukup tepat memprediksi menguatnya tren harga minyak saat ini. Walau ini pertanda baik bagi pendapatan pemerintah, mungkin hasilnya tak akan cukup menutup naiknya belanja negara.

Itu sebabnya kebijakan amnesti pajak, yang sedang dibahas di parlemen, menjadi semakin penting agar selisih penerimaan dan belanja negara dapat tertutup. Tantangannya adalah sejauh mana kebijakan amnesti pajak dapat cepat disetujui parlemen agar dapat berdampak pada akhir tahun ini.

Beberapa tren menggembirakan memang mulai terlihat pada awal Ramadan ini. Konsumsi sudah mulai meningkat dan beberapa proyek infrastruktur besar mulai bergerak. Tapi, dengan sisa tahun ini tinggal tujuh bulan lagi, perbaikan ekonomi kita tampaknya akan lebih terasa pada 2017