Categories
News

MACET ROYALTI AKIBAT RESTITUSI

KETUKAN palu Wakil Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah menjadi jalan tengah dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis petang pekan lalu. Said dan anggota Badan Anggaran lain sepakat target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara perlu diturunkan.

”Apa boleh buat, memang tidak bisa diotak-atik lagi?” kata Said setelah mengambil keputusan. Hasil rapat memutuskan angka penerimaan negara nonpajak untuk pertambangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan menjadi Rp 30,1 triliun saja—turun dari target awal tahun yang dipatok di angka Rp 40,8 triliun.

Dalam nota keuangan RAPBN-P 2016, pemerintah sebenarnya mengusulkan target penerimaan negara bukan pajak pertambangan umum hanya Rp 16,54 triliun. Ini jauh lebih kecil dari angka yang disepakati di Badan Anggaran. Alasannya, bisnis di sektor ini sedang lesu. ”Harga turun, permintaan juga turun,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono.

Tapi informasi dari seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan penurunan target penerimaan tak semata-mata karena alasan kondisi bisnis pertambangan. ”Menagih royalti tak semudah yang dibayangkan. Hambatannya banyak,” katanya. Pejabat tadi menuturkan, untuk mengejar target awal sebesar Rp 40,8 triliun, Direktorat Pertambangan sudah melakukan upaya optimal.

Salah satunya menyiapkan langkah untuk optimalisasi penerimaan royalti dan mempercepat proses penyelesaian piutang iuran-iuran lain dari perusahaan tambang kepada pemerintah. Jumlah piutang royalti dan iuran ini tidak main-main. Dalam rapat koordinasi dan supervisi sektor energi yang digelar di sejumlah daerah, setidaknya sudah empat kali Bambang Gatot menyebutkan angka piutang perusahaan tambang kepada pemerintah.

Terakhir, dalam rapat supervisi di Palembang, 11 Mei lalu, Bambang dengan jelas menayangkan presentasi yang mencantumkan jumlah piutang pelaku usaha ke negara mencapai Rp 25 triliun. ”Angka ini termasuk batu bara, mineral, ataupun tambang-tambang di daerah,” ucap Bambang.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebutkan Rp 18 triliun dari jumlah piutang merupakan tagihan yang belum dibayar oleh 74 perjanjian karya pengusaha batu bara (PKP2B) dan 35 kontrak karya sejak beberapa tahun lalu.

Menurut seorang pemerhati pertambangan yang kerap mengikuti rapat koordinasi di sektor ini, masalah paling pelik yang sering dikeluhkan para pejabat direktorat adalah penagihan royalti kepada para pemegang kontrak PKP2B. ”Dari jumlah piutang tadi, mayoritasnya tagihan ke PKP2B,” ujarnya.

Website : kota-bunga.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *