Categories
News

Peran Polisi dalam Percaloan SIM

JAKARTA — Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya mengungkap dugaan percaloan dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) yang melibatkan anggota kepolisian. Ombudsman menginvestigasi praktik percaloan itu pada AprilMei lalu di kantor Kepolisian Resor Jakarta Utara, Depok, Kota Bekasi, dan Kota Tangerang. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, menuturkan ada indikasi kerja sama antara calo dan polisi dalam pembuatan SIM yang tidak sesuai dengan prosedur. “Tidak mungkin calo bisa bermain tanpa ada orang dalam (polisi),” ujar dia kepada Tempo di kantornya, kemarin. Menurut Teguh, percaloan dalam pembuatan SIM itu terstruktur dan sistematis. Hal itu, misal nya, terlihat di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Metro Kota Depok. Di sana, Ombudsman menemukan calo yang berkeliaran dan menawarkan jasanya di depan polisi. Ketika petugas Ombudsman bertanya ihwal pengurusan SIM, bahkan ada polisi yang justru mengarahkan untuk menggunakan jasa calo. Teguh menuturkan biaya pembuatan SIM melalui calo di Polres Metro Depok bervariasi. Untuk pembuatan SIM C dan A tanpa ujian praktik, biayanya dari Rp 700 ribu hingga Rp 850 ribu. Padahal biaya resmi pembuatan SIM C hanya Rp 100 ribu dan SIM A Rp 120 ribu.

Ombudsman juga menemukan jaringan calo di Satpas SIM Polres Metro Kota Bekasi. Namun para calo di sana mengarahkan pemohon untuk membuat SIM di Polres Metro Depok dan Polres Bekasi (Kabupaten). Alasan mereka, Polres Metro Kota Bekasi tengah giat membersihkan praktik percaloan SIM. Pembersihan dilakukan setelah Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Kota Bekasi, Ajun Komisaris Besar I Nengah Adi Putra, terjaring operasi tangkap tangan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 10 Februari lalu. Dari Polres Metro Kota Bekasi, pemohon SIM yang tertarik menggunakan jasa calo diantar hingga Polres Metro Depok dan Polres Metro Kabupaten Bekasi. “Calo-calo itu yang menyediakan sarana transportasinya,” ujar Teguh. Kepala Keasistenan Penegakan Hukum dan Keamanan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Indra Wahyu, menambahkan telah terjadi maladministrasi akibat praktik percaloan SIM itu. Maladministrasi antara lain berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pungutan liar.

Menanggapi temuan Ombudsman itu, Kepala Seksi SIM Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Fahri Siregar, mengatakan telah berupaya mencegah praktik percaloan itu. Caranya dengan meningkatkan sistem teknologi informasi dalam pembuatan dan perpanjangan SIM. “Pemohon SIM akan termonitor sejak dari pendaftaran, ujian praktik, hingga foto,” ujarnya. Fahri berkilah percaloan dalam pembuatan SIM tak terlepas dari peran masyarakat yang masih mau menggunakan jasa calo. “Banyak masyarakat yang tidak punya kompetensi tapi ingin punya SIM. Akhirnya mereka mencari cara dengan menyuap petugas melalui calo,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *